Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pengoperasiannya dalam daerah kabupaten.



Seksi Angkutan membawahi:





  • Pengawas angkutan orang; dan




  • Pengawas angkutan barang dan angkutan khusus.



     





Fungsi Seksi Angkutan:





  1. Pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;




  2. Pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;




  3. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;




  4. Pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;




  5. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan;




  6. Penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam trayek dan perintis;




  7. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannnya dalam satu wilayah kabupaten;




  8. Penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;




  9. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan orang;




  10. Peetapan pemberian izin operasi angkutan orang;




  11. Penetaan pemberian rekomendasi operasiizin angkutan cara sewa;




  12. Penetapan pemberian izin usaha angktan pariwisata dan angkutan barang;




  13. Penetapan pemberian izin dispensasi angkutan umum dalam trayek;




  14. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;




  15. Penetapan rumusan kebijakan penggunaan angkutan tidak bermotor;




  16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan angkutan;



  17. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.