RENJA

BAB I

P E N D A H U L U A N

 

  1. LATAR  BELAKANG

       Berdasar amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rencana kerja perangkat daerah (RENJA) merupakan perumusan dari rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA), sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RENJA memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. RENJA Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. RENJA merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

       Dokumen ini merupakan RENJA Tahun 2019, sebagai penyesuaian atas ditetapkannya Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah. Menindaklanjuti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DISHUB Kab. Bener Meriah ditetapkan sebagai dinas pengelola urusan perhubungan di Kabupaten Bener Meriah, dan tidak mengelola urusan lainnya.

       RENJA ini sangat dipengaruhi oleh perubahan signifikan terkait pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana ketetapan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pun demikian, pada saat dokumen ini disusun, tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2019, belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penyelarasan yang dilakukan mengacu pada rancangan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya, yang telah dibahas oleh tim internal DISHUB dengan tim restrukturisasi kelembagaan Pemkab Bener Meriah.

       Walaupun PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan lebih awal dan tidak mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, untuk hal-hal yang tidak bertentangan di dalam keduanya masih dijadikan acuan dalam penyusunan RENJA DISHUB Kab. Bener Meriah Tahun 2019.

 

  1. LANDASAN HUKUM

       Penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah mengacu pada:

1.       UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3.       Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

4.       Peraturan Bupati Bener Meriah Nomr 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.

       Adapun output dan outcome untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan, merupakan penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1.       UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

2.       UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;

3.       UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4.       UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5.       UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.       PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7.       PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ;

8.       PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;

9.       PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

10.     PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

11.     PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

12.     PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan;

13.     PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

14.     PERPRES Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun RPJMN Tahun 2015 – 2019;

15.     PERMENHUB Nomor PM. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi;

16.     PERMENHUB Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;

17.     KEPMENHUB Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019;

18.     Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

       Penyusunan RENJA DISHUB Kab. Bener Meriah Tahun 2019 dimaksudkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2019:

  1. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
  2. Mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
  3. Selaras dengan rancangan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Bener Meriah;
  4. Selaras dengan RENSTRA DISHUB Kab. Bener Meriah Tahun 2017 – 2022.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan RENJA DISHUB Kab. Bener Meriah Tahun 2019 adalah untuk:

  1. Memecahkan masalah urusan perhubungan yang dihadapi; dan
  2. Menjawab isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bener Meriah.

 

  1. SISTEMATIKA PENULISAN

       Pokok bahasan dalam RENJA DISHUB Kab. Bener Meriah Tahun 2019 serta susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:

BAB I                PENDAHULUAN

Mendeskripsikan gambaran umum penyusunan RENJA Tahun 2019, pengertian ringkas RENJA, proses penyusunan, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen perencanaan lainnya, tindak lanjutnya dengan RAPBD, landasan hukum penyusunan RENJA dalam melaksanakan kewenangan dan tugas fungsi DISHUB, maksud tujuan dan sistematika penulisan RENJA.

BAB II              EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2018 (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2018 (tahun n-1), serta pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya. Review dimaksud meliputi realisasi yang tidak memenuhi target kinerja, yang telah memenuhi, maupun yang melebihi, serta faktor-faktor penyebabnya atau isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi DISHUB, implikasinya, juga kebijakan yang perlu diambil untuk menyikapinya.

BAB III             TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Merumuskan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi serta target kinerja RENSTRA, bahan pertimbangan  program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV             PENUTUP

Menguraikan catatan penting terkait pelaksanaan RENJA, ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, serta lembar pengesahan RENJA (tempat dan tanggal penetapan, tanda tangan Kepala Dinas dan cap dinas).

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU

 

  1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BENER MERIAH

Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bener Meriah Tahun 2018 dan perkiraan capaiannya di Tahun 2018. Evaluasi ini didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya, dan juga dikaitkan dengan target RPJPD Kabupaten Bener Meriah periode Tahun 2018 – 2022 serta Rancangan RENSTRA DISHUB Kab. Bener Meriah 2018 – 2022.

Pengukuran pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan dilaksanakan dengan mengacu kepada penetapan RENSTRA Tahun 2018 – 2022 yang pada saat ini mengacu kepada RKPD 2018 – 2022 Kabupaten Bener Meriah. Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

  Evaluasi RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2018 adalah mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

 Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2018 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

 Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018 – 2022 yang mengacu kepada RPJP, Visi Misi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dituangkan dalam Evaluasi RENJA 2018 untuk memperbandingkan capaian target yang dicapai dalam RPJP, capaian RENSTRA 2018 – 2022. Hasil  pengukuran evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

No

Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Persentase

1

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

-

1

Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor

-

-

-

2

 

Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

-

-

-

1

Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan

-

-

-

2

Kegiatan Pengadaan ZoSS dan RASS

-

-

-

3

Kegiatan Pengadaan Pelican

-

-

-

3

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

-

-

-

1

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu dan Sarana Lalu Lintas

-

-

-

 

  1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BENER MERIAH

Paparan pada Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bener Meriah adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bener Meriah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perhubungan sesuai dengan PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memahami bahwa tahun-tahun sebelumnya juga mengkaji capaian kinerja terkait SPM mengacu pada Permenhub Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; serta Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; mulai dari RENJA Tahun 2018 tidak lagi mengkaji indikator SPM. Hal tersebut mendasari UU No. 23 Tahun 2014 bahwa SPM merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; sementara bidang perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

 

  1. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB KAB. BENER MERIAH

Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali atas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh DISHUB Kab. Bener Meriah. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut.

  1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bener Meriah.
    1. Restrukturisasi kelembagaan sebagai tindaklanjut UU No. 23 Tahun 2014.
    2. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender.
    3. Rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
    4. Capaian kinerja output outcome daripada program kegiatan, serta kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan dan dokumen anggaran.
    5. Indeks kepuasan masyarakat.
    6. Keterbatasan kapasitas prasarana terminal.
    7. Pemenuhan kompetensi teknis aparatur perhubungan.
    8. Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan.
    9. Kinerja pegawai.
  2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan.
    1. Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, melalui kegiatan smart driving, penggunaan APILL-ATCS, peningkatan kualitas andalalin, pengadaan bus massal atau BRT, transit oriented development (TOD) dan pedestrianization.
    2. Subsidi untuk angkutan perintis.

 

  1. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bener Meriah.
    1. Urgensitas kebutuhan peningkatan kapasitas prasarana jalan serta layanan sarana transportasi umum.
    2. Masih kurangnya sarana mobilitas dalam rangka penertiban kendaraan wajib uji dan laik jalan.
    3. Masih kurangnya komitmen Sumber Daya Manusia dalam penegakan disiplin di lapangan.
    4. Kurangnya prasarana dan sarana perkantoran yang perlu dilengkapi.
    5. Perlunya pengembangan sarana angkutan umum, baik dalam rangka peningkatan kapasitas layanan, kenyamanan, maupun kehandalan.
    6. Manajemen rekayasa lalu lintas, yang sekaligus merespon aspek penurunan resiko kecelakaan lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta penanganan banjir dan longsor.
    7. Mendukung Misi Bupati yaitu Bener Meriah yang Islami, Harmoni, Maju, dan Sejahtera.
    8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas.
    9. Peningkatan perolehan PAD Bidang Perhubungan.
    10. Mendorong aparat perhubungan untuk meningkatkan profesionalitas dirinya dengan kompetensi teknis perhubungan.
    11. Pengendalian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik bidang perhubungan.

 

  1. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

       Usulan program / kegiatan yang diuraikan pada Sub Bab ini adalah usulan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD DISHUB Kab. Bener Meriah Tahun 2017, dan sudah disepakati untuk diakomodir dalam RENJA DISHUB Tahun 2018. Rancangan awal RKPD yang disusun dan telah dibahas pada Musrenbang sudah tertata cukup apik dan rapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak banyak mengalami perubahan. Namun, ada beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penambahan indikator kinerja agar bisa seimbang dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

 

 

 

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

  1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sub bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DISHUB Kab. Bener Meriah, sehingga telaahan difokuskan pada telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan, yang mana yang sedang diacu saat ini adalah RENSTRA periode Tahun 2015 – 2019 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 430 Tahun 2015.

  1. Lingkungan Strategis Global

Menelaah kependudukan dan urbanisasi, jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat 4 terbanyak di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Implikasi dari jumlah penduduk yang bertambah pesat ini terhadap transportasi sangat luar biasa besar dan kompleks. Pergerakan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten/kota, bahkan antar desa menjadi beban besar bagi sistem dan jaringan transportasi yang saat ini sudah sangat jenuh dan rapuh menahan beban ekonomi yang ada.

Negara Indonesia beserta 5 negara Asia lainnya (China, India, Singapura, Thailand, Korea, Jepang) diprediksi akan menyumbang 91% dari perekonomian Asia di Tahun 2050, seiring pergeseran pendulum perekonomian dunia ke Asia hingga 52%. Walaupun saat ini ekonomi tumbuh positif, namun masih lebih banyak ditopang oleh konsumsi dibanding investasi dan ekspor, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat .

Di sisi lain, Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia berada pada peringkat 34 dari 144 negara (di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand), dengan skor 4,6 dalam skala 7. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat perlu meningkatkan daya saingnya dalam kancah global. Salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesiaadalah kualitas infrastruktur (terutama di dalamnya infrastruktur transportasi) denganskor 4,2 dalam skala 7, di peringkat 72 (World Economic Forum / WEF, 2014 – 2015). Transportasi Indonesia, khususnya pelabuhan dan akses transportasi darat ke pelabuhan, harus mengantisipasi berkembangnya perdagangan internasional ini.

Begitu pula dengan Kabupaten Bener Meriah seraya memperhatikan Visi Bupati Bener Meriah, bahwa program pembangunan Kabupaten Bener Meriah ditujukan agar perekonomiannya mampu berdaya saing. Memperhatikan nilai dan kontribusi serta produktivitasnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukungkegiatan industri perkebunan, pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian.

  1. Lingkungan Strategis Transportasi

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk G-20 dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim ‘bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU (business as usual) dengan usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional’, Pemerintah Indonesia mencanangkan program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. Sektor transportasi pada Tahun 2012 diperhitungkan menyumbang sekitar 60%-70% emisi GRK Nasional (Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup), yang artinya masalah transportasi menjadi salah satu komponen utama yang perlu ditangani, karena kontribusinya luar biasa besar terhadapmasalah-masalah perubahan iklim global.

Di lain sisi, LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada rangking 53dunia (World Bank, 2014). Perkiraan total biaya logistik Indonesia yakni di atas 25% dari PDB,ini menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif sangat tinggi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan Thailand (20%). Pengembangan moda transportasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja transportasi, untuk meningkatkan nilai LPI Indonesia. Upaya tersebut akan menekan biaya logistik menjadi lebih rendah, sehingga mampu memberikan jaminan kemudahan dalam sistem distribusi komoditas.

  1. Intelligent Transport System (ITS)

ITS atau Sistem Transportasi Cerdas adalah pengembangan teknologi transportasi berupa sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi informasi di mana pengumpulan data primer diolah sedemikian rupa, sehingga hasil olahan tersebut dapat diakses oleh pengguna jalan dalam bentuk informasi berteknologi. Pengembangan ITS pada dasarnya ditujukan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Dengan ITS diharapkan operasional prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan.

  1. Isu Gender dan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Transportasi

Rencana pembangunan transportasi yang berkeadilan perlu mengintegrasikan aspek gender dan aspek sosial inklusif lainnya. Konsep adil dan setara antara laki-laki dengan perempuan, serta bagi kelompok masyarakat lain yang berkebutuhan khusus, harus terwujud dengan baik, sehingga aspirasi kebutuhan dan kepentingan mereka dalam ber-transportasi dapat terakomodir dengan baik.Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan ‘perempuan dengan balita’.

Dari beberapa aspek layanan transportasi (aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan, keterjangkauan), aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia serta penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.

  1. Angkutan Umum Massal

Permasalahan transportasi jalan yang teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain:

  1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas.
  2. Belum memadainya pelayanan angkutan umum secara kualitas (catatan DISHUB Kab. Bener Meriah: secara kuantitas pun bisa jadi masih belum memadai).
  3. Peningkatan pencemaran udara (catatan DISHUB Kab. Bener Meriah: dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, tingginya volume lalu lintas, semakin panjangnya travel time, modal share angkutan umum masih sangat rendah).

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat 5 (lima) Pilar Kebijakan, yaitu:

  1. Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritas).
  2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL).
  3. Penurunan Polusi Udara dan Suara.
  4. Transportastion Demand Management (TDM).
  5. Pengembangan Non Motorized Transport (NMT).

Sebagai salah satu bentuk dari implementasi 5 (lima) pilar tersebut adalah penerapan sistem Angkutan Umum Massal. Indonesia dipandang sangat perlu untuk mengimplementasikan sistem angkutan umum massal karena dengan memprioritaskan angkutan umum sebagai alat transportasi utama, dengan integrasi dan konektivitas sebagai penunjang utamanya, sistem ini dapat menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.

  1. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Permasalahan terkait aspek keselamatan dan keamanan transportasi yang teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain:

  1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi.
  2. Minimnya kesadaran masyarakat akan dan peran sertanya dalam ‘keselamatan dan keamanan transportasi’.
  3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi (disebabkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta tingginya toleransi terhadap pelanggaran).
  4. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
  5. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan, di antaranya dikarenakan dominasi pengguna sepeda motor di jalan.
  6. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk analisa dan peningkatan keselamatan jalan.
  7. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai UU 23/2009 tentang Perkeretaapian. Pada dasarnya perlintasan jalur KA dengan jalan diarahkan menjadi tidak sebidang, dengan pertimbangan keselamatan serta untuk meminimalisir hambatan lalu lintas jalan. Namun pada keadaan tertentu (seperti pada perlintasan sebidang yang telah terbangun sebelum terbitnya UU dimaksud), perlintasan sebidang dapat ditangani melalui upaya penutupan perlintasan, yang mana kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan pengelola jalan. Namun pun demikian, kendala yang kerap dirasakan adalah terkait dengan masalah pendanaan/penganggaran. Berdasar keterangan Direktur Jenderal Perkeretapian, bahwa satuan harga pintu perlintasan relatif tinggi, harga satu pintu single Rp 1,6 Milyar sementara yang double Rp 2 Milyar (Desfika, 2015).
  1. Indikator Kinerja Utama

Sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan menargetkan bahwa ‘pembangunan transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’. Pembangunan transportasi ditujukan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

  • Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman,tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air.
  • Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien,terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif.
  • Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorongperwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya,pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainabledevelopment).

Mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Presiden (NAWACITA), Kementerian Perhubungan menetapkan 3 aspek utama yang menjadi tujuan pembangunan transportasi dalam RENSTRA 2015 – 2019. Berikut ini adalah uraian ketiga aspek dimaksud dan sasarannya, disertai indikator dan kegiatan strategis yang dipertimbangkan bertautan erat dengan isu strategis di Kabupaten Bener Meriah.

Tujuan 1: Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Sasaran:

  1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi. Indikator: jumlah sarana dan prasarana keselamatan.

Kegiatan Strategis: jumlah perlengkapan jalan terpasang (m2marka, unit rambu, unitAPILL, m1 guardrail).

  1. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

Tujuan 2: Pelayanan Transportasi.

Sasaran:

  1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
  2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Indikator: jumlah SDM transportasi bersertifikat.

  1. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
  2. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance.

Indikator: Nilai AKIP.

Kegiatan Strategis: E-Performance.

  1. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
  2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.

Indikator: Jumlah emisi GRK dari sektor transportasi yang dapat diturunkan.

Kegiatan Strategis: smart driving, pengadaan bus BRT, pembangunantrotoar/fasilitas integrasi moda dan jalur sepeda, ATCS, anadalalin.

  1. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance.

Tujuan 3: Kapasitas Transportasi

Sasaran:

  1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda.
  2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.
  3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia.
  1. Indikator: peningkatan kapasitas prasarana.

Kegiatan Strategis: pembangunan/rehabilitasi terminal, pengembangan ruteangkutan.

  1. Indikator: peningkatan kapasitas sarana.

Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT.

  1. Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis.

Kegiatan Strategis: subsidi operasional angkutan perintis.

  1. Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis yang menjadi komersil.

Kegiatan Strategis: monitoring kinerja.

  1. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.

Indikator: rasio modal share angkutan umum perkotaan BRT (pangsa pasar)tergunakan terhadap jumlah angkutan umum.

Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT.

  1. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Indikator: jumlah kota yang menerapkan ATCS.

Kegiatan Strategis: pengadaan dan pemasangan ATCS di kota metropolitan.

 

 

  1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISHUB KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN  2018

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah maka tujuan pelaksanaan dari penjabaran visi dan misi untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita rencana kerja Dinas Perhubungan adalah:

 

Menjadikan dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman

VISI

 

 

 

 

MISI

 

Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia, Baik Aparatur Maupun Masyarakat

 

Untuk mewujudkan visi dimaksud, ditetapkan misi sebagai berikut:

 

 

1

 

 

 

     

 

Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Penunjang Ketertiban, Kelancaran, Keamanan Dan Kenyamanan Lalu Lintas

2

 

 

 

 

 

    

 

3

Mengembangkan Jasa Pelayanan Perhubungan Yang Berkualitas

Meningkatkan Peran Dalam Penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Perhubungan

5

4

Meningkatkan Peran Bidang Perhubungan Dalam Mendukung Pembangunan/Pengembangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan adalah sesuai dengan misi tersebut diatas. Dengan di formulasikannya tujuan ini, maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat memahami apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1-5 tahun. Lebih dari itu perumusan tujuan ini juga memungkinkan Dinas Perhubungan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Adapun Strategi Yang dilaksanakan:

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  

 

  1. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

       Kebijakan sektor perhubungan diarahkan agar tercipta transportasi yang handal, aman, nyaman, humanis dan ramah lingkungan adalah dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut:

1.       Menciptakan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah;

2.       Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalulintas serta penggunaan modal transportasi, dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan  dan muatan lebih;

3.       Mewujudkan  partisipasi  pemerintah,   swasta,  dan  BUMN  dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui ireformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi;

4.       Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitasdan mobilitas;

5.       Penyediaan ruang/lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang ukuran luas dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas lahan yang ada). Pemberlakuan parkir pada kawasan pusat kegiatan (seperti di jalan raya, perdagangan, dll);

6.       Meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan.

  1. PROGRAM DAN KEGIATAN

       Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasarandan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bener Meriah tersusun sebagaimana tabel berikut:

 

 

Facebook Fans Page